Emiten Grup Bakrie UNSP Akui Ada Potensi Hukum Akibat Karhutla

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mengaku adanya potensi risiko hukum, pada entitas anak perusahaan akibat peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada pengaruh terhadap kegiatan operasional maupun target produksi tahun 2026.

"Perseroan dan/atau entitas anak memiliki potensi menghadapi perkara hukum mengingat maraknya karhutla yang terjadi saat ini namun hal tersebut tidak berpotensi memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan," tulis manajemen mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (15/10/2026).

Dalam laporannya, saat ini, perusahaan dan entitas anaknya memiliki wilayah operasional, konsesi, dan aset di sepuluh lokasi di enam provinsi.

Lokasi tersebut meliputi Asahan dan Labuhanbatu Utara di Sumatera Utara, Tulang Bawang Barat di Lampung, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi di Jambi, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan di Sumatera Barat, Bengkulu Utara di Bengkulu, serta Banjar di Kalimantan Selatan. Hanya wilayah di Sumatera Utara yang dikelola langsung oleh perseroan, sementara wilayah lainnya dikelola melalui entitas anak.

Dari sisi kontribusi, total produksi perseroan dan entitas anak pada 2025 tercatat sebesar 197.501 ton dengan pendapatan Rp2.557.260 juta. Perseroan di Sumatera Utara menjadi penyumbang terbesar, dengan produksi 77.239 ton CPO dan palm kernel serta 2.977 ton karet, dan pendapatan Rp1.182.210 juta.

Entitas anak di Sumatera Barat menyusul dengan produksi 41.489 ton CPO dan palm kernel serta 21.381 ton tandan buah segar (TBS), dengan pendapatan Rp631.729 juta.

Sementara entitas anak di Jambi mencatat produksi 51.235 ton CPO dan palm kernel dengan pendapatan Rp697.058 juta. Kontribusi yang lebih kecil datang dari Lampung dengan 1.851 ton karet dan pendapatan Rp44.599 juta, Bengkulu dengan 1.269 ton TBS dan 23 ton karet serta pendapatan Rp1.562 juta, dan Kalimantan Selatan dengan 36 ton TBS dan pendapatan Rp103 juta.

Perseroan juga menyebut tidak ada dampak terhadap pendapatan, laba, dan nilai aset, serta tidak terjadi penghentian operasi yang tidak terencana (unplanned shutdown) di lokasi site maupun lahan milik operasional perseroan.

Untuk memitigasi dampak karhutla dalam jangka pendek maupun panjang, perseroan menjalankan sejumlah langkah. Perseroan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada pihak internal dan eksternal, termasuk memasang papan amaran, terutama di area yang berbatasan dengan lahan masyarakat.

Perseroan juga menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan karhutla di seluruh wilayah operasional, menyediakan dan memelihara perlengkapan serta infrastruktur pengendalian kebakaran seperti jalan, embung, dan parit, dan rutin berpatroli di area rawan kebakaran.

Di samping itu, perseroan menerapkan sistem peringatan dan deteksi dini berupa pemantauan titik panas dan curah hujan harian melalui platform digital, termasuk SiPongi milik Kementerian Kehutanan dan platform internal Dewitri.

Untuk lahan gambut, perseroan mengelola tata air melalui kanal, pintu air, dan overflow, memantau tinggi muka air tanah gambut, serta mengamati penurunan permukaan lahan (subsiden).

Perseroan menyatakan akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan serta potensi dampaknya, menghormati dan bersikap kooperatif terhadap proses yang berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak hukumnya, dan berkomitmen memenuhi kewajiban keterbukaan informasi jika muncul perkembangan material sesuai ketentuan pasar modal.