Jakarta, CNBC Indonesia - Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia bertenor 10 tahun tercatat sebesar 7,17% pada 7 Oktober 2026. Di tengah dinamika pasar keuangan global, selisih imbal hasil atau spread obligasi pemerintah Indonesia terhadap US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 188 basis poin (bps).
Spread tersebut relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya, mencerminkan posisi imbal hasil obligasi Indonesia yang masih kompetitif di tengah persaingan menarik minat investor global.
Berdasarkan data pemerintah, spread obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada di bawah India yang mencapai 196 bps, Filipina sebesar 240 bps, Afrika Selatan 379 bps, Meksiko 409 bps, hingga Brasil yang mencapai 765 bps.
Selisih imbal hasil atau yield spread menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor dalam membandingkan daya tarik obligasi suatu negara dengan surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS). US Treasury kerap dijadikan acuan karena perannya sebagai salah satu aset acuan di pasar keuangan global.
Spread yang lebih lebar dapat menawarkan kompensasi imbal hasil tambahan bagi investor, tetapi juga dapat mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, spread yang relatif lebih rendah menunjukkan selisih imbal hasil yang lebih tipis terhadap obligasi AS, meski penilaian investor tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk prospek ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta kondisi fiskal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyempitan spread menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental dan pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Adapun, penyempitan spread tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi perlu menawarkan selisih imbal hasil yang terlalu besar untuk menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan.
"Kita bersyukur bahwa selisih suku bunga yang harus kita tawarkan supaya Indonesia itu tetap menarik, tetap atraktif, makin hari makin kecil. Dulu harus kita berikan baru atraktif kalau dikasih 400 basis point, 500 basis point. Terakhir, ini adalah angka 7 Oktober, berarti angka kemarin kita cukup memberikan 188 basis point," ujar Suahasil di Kuningan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Suahasil, semakin tipisnya spread imbal hasil mencerminkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan ekonomi makro Indonesia.
Saat ini, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun berada di 5,28%. Suahasil mengatakan, level tersebut menjadi yang tertinggi dalam hampir 23 tahun terakhir.
"Jadi saat ini Amerika itu menawarkan suku bunga 5,28%, dan akibatnya apa? Banyak modal kembali ke Amerika, karena suku bunganya relatif tinggi, bahkan tertinggi di dalam hampir 23 tahun terakhir," kata Suahasil.
Strategi Pembiayaan Akhir 2026
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mempertimbangkan biaya dana dan risiko utang.
Hingga September 2026, menurut data DJPPR Kemenkeu, pembiayaan utang neto pemerintah tercatat mencapai Rp494,3 triliun, setara 59,4% dari target. Realisasi tersebut terdiri atas pembiayaan melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp497,5 triliun, sementara pembiayaan pinjaman neto tercatat negatif Rp3,2 triliun.
Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan masih berjalan sesuai rencana. Pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan APBN sekaligus mengupayakan biaya dana yang efisien dan risiko yang terkendali.
Dari sisi permintaan, menurut data DJPPR, minat investor dalam lelang surat utang pemerintah juga masih terjaga. Rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan atau bid-to-cover ratio tercatat sebesar 1,87 kali untuk lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 2,52 kali untuk lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Partisipasi investor asing dalam lelang juga tercermin dari rasio bid-to-cover yang mencapai 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN.
Selain itu, investor asing mencatatkan aliran dana masuk ke pasar SBN sebesar Rp36,7 triliun secara year-to-date hingga 7 Oktober 2026. Sementara itu, investor domestik tetap berperan dalam menopang pembiayaan pemerintah.
Pembelian neto oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun tercatat mencapai Rp137,4 triliun, tumbuh 10,6%. Adapun pembelian neto oleh kelompok investor institusi lainnya mencapai Rp100,6 triliun, meningkat 15,5%.
Memasuki kuartal IV-2026, pemerintah masih akan melanjutkan penerbitan surat utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pemerintah merencanakan 12 kali lelang SBN, terdiri atas enam lelang SUN dan enam lelang SBSN.
Pemerintah juga menyiapkan penerbitan dua instrumen SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 dan Sukuk Tabungan (ST) seri ST017. Penerbitan SBN dalam valuta asing juga masih terbuka dengan mempertimbangkan kondisi pasar global.
Di samping itu, pemerintah memperkirakan masih terdapat potensi penarikan pinjaman program sekitar US$1,8 miliar pada kuartal IV-2026. Dengan mempertimbangkan keseluruhan strategi pembiayaan tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebagai gambaran, posisi utang pemerintah hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri atas SBN sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.
Dari sisi mata uang, sekitar 70,2% utang pemerintah berdenominasi rupiah, sedangkan 29,8% dalam valuta asing. Pemerintah juga mencatat rata-rata jatuh tempo utang atau average time to maturity mencapai 8,3 tahun.
Sementara itu, porsi utang berbunga mengambang atau variable rate tercatat sebesar 11,4%, tidak termasuk SBN yang terkait dengan skema burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Adapun, sebagian besar utang berbunga mengambang tersebut berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]